You are here: Home Profil Dasar Hukum

Membangun dari Desa dan Kelurahan

BAPPEDA KAB. ENDE

Dasar Hukum

E-mail Cetak PDF

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good govermance) merupakan persyarat bagi pemerintah  untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan sekaligus harapan semua pihak, dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan ;penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasiguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010  tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari peraturan tersebut diatas bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menginplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Sistem AKIP ), tujuannya menginplementasikan Sistem AKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorentasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instasi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien , efektip , transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Maka dengan menerapkan sitem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (Strategie plan).Rencana Kerja (Perpomance Plan), Penetapan Kinerja(Perpomance Agreement) Serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja ( Permomance Accountabiliti Report ).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi tujuan dan sasaran Bappeda yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujukan hal tersebut, perlu ditunjang dengan satuan kerja perangkat daerah yang handal, dengan demikian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende melalui Peraturan Bupati Ende Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada lembaga teknis daerah Kabupaten Ende.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende, untuk selanjutnya disingkat Bappeda, merupakan lembaga tekns daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Ende, yang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 56 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 38 orang, Tenaga Kontrak Daerah 5 orang dan 13 orang Tenaga Kontrak Dinas/Badan yang diperkuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende, dengan diperpanjangkan setiap tahun.

Dasar hukum berdirinya organisasi :

Dasar hukum berdirinya organisasi Bappeda Kabupaten Ende dapat diuraikan sebagai berikut :

  • Bappeda Kabupaten Ende dibentuk dengan Perda Nomor 48 tahun 2000 dapat digambarkan dengan Kelembagaan Bappeda Kabupaten Ende dalam mengoptimalkan pelaksanaan sampai sekarang.
  • Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008, maka perlu disusun uraian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum lembaga teknis daerah agar lebih bardaya guna dan berhasil guna.

Peraturan Bupati Ende Nomor 34  Tahun 2010  tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ende, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 20 November 2013 22:18 )