You are here: Home Profil Tupoksi

Membangun dari Desa dan Kelurahan

BAPPEDA KAB. ENDE

Tupoksi

E-mail Cetak PDF
GAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN
  1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 34  Tahun 2010  tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ende, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende, yang mempunyai kedudukan dan tugas pokok serta fungsi.

Tugas Pokok BAPPEDA Kabupaten Ende adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA Kabupaten Ende mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
  2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
  3. Penbinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
  4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Ende diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Bappeda

Dengan Rumusan Tugasnya adalah Mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Perencanaan Pembangunan I, Perencanaan Pembangunan II, Perencanaan Pembangunan III, Perencanaan Pembangunan IV serta Biang Penelitian dan Pengembangan yang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan.

2. Sekretaris Bappeda

Dengan Rumusan Tugas adalah Merencanakan operasional, mengenalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputu Program, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Selanjutnya seorang Sekretaris dalam pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian Penyusunan Program, Keuangan, dan pengolaan Umum dan Kepegawaian dibantu 3 orang Kepala Sub Bagian dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yakni :

  • Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Dengan Rumusan Tugas adalah Merencanakan dan melaksankan kegiatan program, evaluasi dan pelaporan melalui pengumpulan data, mengelolah dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja instansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evalusai yang akurat.

  • Kepala  Sub Bagian Keuangan

Dengan Rumusan Tugas adalah Merencanakan dan melaksankan kegiatan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dengan Rumusan Tugas adalah Merencanakan dan melaksankan kegiatan umum dan kepegawaian meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengawasan melekat, budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

3. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pembangunan i meliputi pertanian, industri, perdagangan dan koperasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan.

  • Kepala Sub Bidang Pertanian

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan sub bidang pertanian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pertanian yang handal.

  • Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang industri, perdagangan dan koperasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan dan koperasi.

4. Kepala Bidang Perencanaan Pembanguan II

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pembangunan di bidang kimpraswil dan perhubungan, sda dan sdl berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang kimpraswil dan perhubungan.

  • Kepala Sub Bidang Kimpraswil dan Perhubungan

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang kimpraswil dan perhubungan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang kimpraswil dan perhubungan.

  • KEPALA SUB BIDANG SDA DAN SDL

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan  berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Alam Sumber daya Lingkungan.

5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan iii meliputi sosial budaya dan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan  III.

  • Kepala Sub Bidang Sosial Budaya

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan program pembangunan bidang sosial. budaya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perencanaan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna di bidang sosial budaya.

  • Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

6. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan IV

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan iv meliputi perencanaan kerjasama dan pembangunan serta statistik dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan IV.

  • Kepala Sub bidang Perencanaan Kerjasama dan Pembangunan

Dengan Rumusan Tugas adalahmerencanakan dan melaksanakan kegiatan program pembangunan di bidang perencanaan kerjasama dan pembangunan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan IV.

  • Kepala Sub Bidang Statistik dan Pelaporan 

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan program pembangunan di bidang statistik  dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan di bidang statistik dan pelaporan.

7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan oeperasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi ekonomi sosial budaya dan iptek, pemerintahan, politik, hukum dan ham berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan penelitian dan pengembangan.

  • Kepala Sub Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Iptek

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan program pembangunan di bidang ekonomi sosial budaya dan iptek berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

  • Kepala Sub Bidang Pemerintah, Politik, Hukum dan HAM

Dengan Rumusan Tugas adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan program pembangunan di bidang pemerintahan, politik, hukum dan ham berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi kelompok Jabatan fungsional akan di atur lebih lanjut setelah di bentuk dan di tetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  • Kewenangan

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende ditetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasio dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3).

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Ende, merupakan lembaga Teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggunajawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 20 November 2013 22:30 )